bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini. PRAYOGI DWI SULISTYO. bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini

Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Padahal, keduanya punya makna yang berbeda. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. Prospek Otonomi Daerah Di negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Kepada Jakarta, dasar hukum kekhususannya adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Tulisan ini ingin mengkaji dinamika hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. 2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada. pusat kepada pemerintah daerah. mengangkat judul penelitian: Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Otonomi Daerah Pasca Kemerdekaan. sekian banyak bidang yang ikut terimbas oleh kebijakan ini, makna otonomi daerah secara sederhananya adalah kemandirian suatu daerah untuk membuat dan mengambil keputusan menganai urusan-urusan di dalam daerahnya sendiri. 2 Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia A. Namun kenyataannya, pemerintah. Film "The Eras Tour" akan tayang di Indonesia pada 3 November 2023. . Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, sebelum diamendemen menyatakan sebagai berikut. yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah penting untuk dilaksanaan karena merupakan titik fokus dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Walaupun demikian, pelaksanaan. Otonomi Daerah Di Indonesia Saat Ini. "Pelaksanaan otonomi. Lihat Foto. PRAYOGI DWI SULISTYO. UU No. Hal ini merupakan sebuah jawaban atas tuntutan yang menguat atas pemerintahan daerah yang Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya untuk meraih tujuan nasional. RELEVANSI PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI MASA KE MASA. 2021 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab 1. 3 1. Kunci Jawaban PKN SMA Kelas 10 Halaman 107, Makna Otonomi Daerah di Indonesia -. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan dari keuangan daerah ini maka. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memotivasi, mendorong dan membantu. Pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia. 4. Oto­no­mi daerah dinasbihkan se­ba­gai obat mujarab bagi Ibu Pe­r­ti­wi yang telah dicederai oleh ke­za­liman pemerintahan oto­ri­ta. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Mengetahui apa saja peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu: Terlaksananya pendidikan politik; Menciptakan stabilitas politik; Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah; Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai. 2. Kesalahan memberi makna otonomi daerah membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi jauh dari hakikat sebenarnya yaitu mengede-pankan pelayanan prima kepada masyarakat global, tanpa diskri-minasi dan primordial, agar daerah otonom khususnya dan Indonesia secara keseluruhan mampu ber-saing di era globalisasi. Selasa, 15 Mei 2018 11:09 WIB. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. 2014 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? 2 Lihat jawaban Iklan1. Proses pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya hingga saat ini. Pelaksanaan Dekonsentrasi ini di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang zonasi dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan. 11. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jadi, berdasarkan etimologi atau bahasa, otonomi adalah peraturan sendiri, memerintah sendiri, atau mengatur. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya hingga saat ini masih menjadi kajian bagi. com - Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2007) dan UNDP (2008), memperlihatkan bahwa agenda ini lebih menunjukkan kegagalan daripada wujud kesuksesannya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Presiden Sukarno mengeluarkan UU No. Tujuan utama penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia adalah untuk meningkat-. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Kebijakan sentralisasi pada masa lalu dampaknya sudah diketahui yaitu adanya ketimpangan antar daerah. Dampak Positif Otonomi Daerah Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia, 2003. Kebijakan otonomi daerah, yang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sampai dengan Undang-Undang No. Masih Terpaku pada Sentralisai: Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap. Pada Tugas Mandiri 4. Ketika reformasi dan otonomi daerah ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006). Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). id; PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA - ppt download. Bambang Adhi Pamungkas. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. id - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang utuh dan berdaulat serta bagiannya tidak dapat berubah. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Praktek korupsi masih menjadi potret buruk pelaksanaan 10 tahun otonomi daerah di tengah kuatnya arus resentralisasi. Sejak saat itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan, mengalokasikan anggaran, dan mengambil. Seorang karyawan ercetakan tengah melihat cetakan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden 2004, Minggu (30/5/2004). Pada soal PKN kelas 10 halaman 100 tersebut, siswa diminta untuk menjawab soal uraian Tugas Mandiri 4. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Data hingga Agustus 2018 menyebutkan bahwa Kemendagri menerima usulan pembentukan DOB dari 318 wilayah. Apalagi bila ada oknum yang telah dinilai. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi dan terus berkoordinasi dengan daerah. 2815. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerinta-Febriana Muryanto * Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu sosial dan Ilmu Politik (Stisip Kartika Bangsa) Yogyakarta Jln. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. Otonomi daerah pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut. 66 Debora Sanur L. Seperti tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. DPD mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta. Pada kenyatanya pelaksanaan otonomi daerah di lapangan diakui cenderungBagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? - 46745725. selain itu penerapan desentralisasi ini untuk mengupayakan. Riwayat Otonomi Daerah Di Indonesia Tidak sedikit orang yang mengira bahwa otonomi daerah baru mulai ada di Indonesia setelah UU No. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berdasarkan Undang-Undang RI No. Pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia. Padahal tidak demikian. Dampak positif dan negatif otonomi daerah akan diuraikan di bawah ini. pelaksanaan otonomi daerah benar-benar semakin sempurna ketika pemerintah dan DPR RI menemukan kesepakatan untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Kemudian untuk lebih lengkapnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan beberapa peraturan pemerintah. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Kemudian staatblaad ini deperkuat. 4. id - 3 September 2021. Bobo. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblaad Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan. kemudian otonomi daerah yang seluas luasnya diterapkan dengan harapan dapat lebih menjamin kreativitas, inovasi dan partisipasi masyarakat daerah dalam negara kesatuan dengan ditetapkannya Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan. Pertanyaan tersebut terdapat pada Tugas Mandiri 4. Otonomi Daerah. Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini. JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Empat kendala penerapan otonomi daerah dalam 20 tahun Reformasi. Artikel ini mencoba mengkaji dilema pelaksanaan otonomi daerah dari sudut pandang teoritis, dimana disamping manfaat dari meningkatnya perhatian effektifitas sistem pemerintahan desentralisasi, juga ada bahaya-bahaya yang tidak berkesesuaian dengan formulasi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Pada beberapa daerah otonom, otonomi daerah dapat. Dalam sejarah Indonesia, diskursus masalah hubungan. Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Lukman Irwan, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Goodvernance di Indonesia 91 diundangkannya Undang-Undang No. Dilansir dari situs Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, partisipasi masyarakat. Sujamto, Cakrawala Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi kondisi pelaksanaan otonomi daerah saat ini, implikasi otonomi daerah terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka keutuhan NKRI. patokan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada masa Orde Baru, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian Badan Keahian DPR RI. Selanjutnya UU No. Di mana otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu pembagian atau pelimpahan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan bubarnya RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kembalinya sistem Indonesia menjadi Negara Kesatuan maka otonomi daerah kembali diberlakukan. Komentar. Penentuan Nominal Upah Minimum Regional Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Namun perlu diperhatikan perkembangan otonomi daerah Republik Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga saat ini. Warisan Kolonial Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan staatsblaad No. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada. Pengertian Otonomi Daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. , sebagai Otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung lama dan dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan, termasuk dengan membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat iniyang ada di daerah. Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini di yakini bias menjamin segera terwujudnya good local governance. Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, meski hingga saat ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. B. Berbagai distorsi berupa “kesalahan” di dalam menerap kan model-. selama 20 tahun ini ada banyak dampak positif dalam penerapan otonomi daerah, seperti beberapa daerah yang mencoba mengangkat pemimpin yang transformatif. Jun 22, 2021. 109-110) otonomi daerah juga dilaksanakan berdasarkan nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia yang akan dijabarkan di bawah ini. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi-5. KOMPAS. A. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsipprinsip pelaksanaan - otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu sumber pendapatan daerah yakni berasal dari PAD. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem. 18. Di Indonesia, yang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah : 1. 1. Dengan tantangan di era pandemi Covid-19 saat ini yang di hadapkan dengan penanganan Covid-19 dan stabilitas ekonomi yang tak kunjung membaik kepala daerah di harapakan membuat terobosan untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kerja samaDampak negatif dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: 1. TEORI OTONOMI DAERAH DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini ? 2. 5 tahun 1974 telah memberikan penekanan pada Dati II sebagai basis pelaksanaan otonomi daerah, tetapi padaPemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Dari berbagai analisa yang ada, kinerja pemerintah/pemerintah daerah di era reformasi dinilai belum maksimal. Arti daerah otonom didefinisikan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi. Seperti tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Contoh dari Otonomi Daerah di Indonesia. D. Baca juga: 6 Agenda Reformasi 1998 Kondisi itulah yang dimaksud otonomi seluas-luasnya dalam Agenda Reformasi 1998, di mana daerah diberi kewenangan. Hingga 2017 ini pula sudah ada usulan sebanyak 285 DOB. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. 000 (tujuh puluh tiga ribu)Desa. Krisis kepemimpinan daerah sedang terjadi selama pandemi Covid-19 yang menimbulkan keprihatinan publik. Pada kenyataannya, pada beberapa pemerintahan daerah di Indonesia saat ini tujuan. Kenyataan tersebut semakin menjadi ketika dikomparasikan dengan tragedi runtuhnya rezim Soeharto yang. dan lamban di mata publik selama ini. Prinsip Otonomi Bertanggungjawab. dalam penelitian ini adalah Teori Organisasi yang merupakan suatu teori mengenai fungsi or-ganisasi dan bagaimana organisasi tersebut beroperasi (Jones, 1993). sikap mental dan partisipasi. Otonomi daerah penting untuk dilaksanaan karena merupakan titik fokus dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Tabel 4. 1 tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. 18/1965 tentang Pokok-pokok. Otonomi daerah di Era Reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di Era Orde Baru. 11. hastuti@gmail. 42. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia itu satu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan. halaman 107 Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013, Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional. Pelaksanaan Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik berpengaruh dan berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan sosial. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) sehingga pengusaha merasa keberatan. Kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) masih disumbang oleh daerah di Pulau Jawa. Riwu Kaho, Josef.